Kehumasan/Public Relations - Sejarah, Kedudukan, Definisi dan Konsep Dasar

1.    SEJARAH PUBLIC RELATIONS/HUMAS

Menurut Effendy (1982: 98) Humas sebagai profesi dikenal sejak awal abad 20, tetapi gejalanya sudah tampak sejak manusia pertama ada di dunia yaitu, Adam dan Hawa. Gejala tersebut misalnya adalah hubungan antar manusia, upaya seseorang mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Dengan kata lain public relations muncul karena adanya relasi manusia yang satu dengan yang lain (human relations). Konsep PR lahir setelah konsep human relations terbentuk. Konsep serta profesi PR semakin jelas setelah adanya revolusi industri. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750-1850 dimana terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di dunia. (Wikipedia.org).

Pelopor PR/Humas antara lain adalah Ivy Ledbetter Lee, Paul Garret, T.J. Ross, Eric Johnston, Arthur W. Page, Carl Byoir dan Verne Burnett. Diantara tokoh-tokoh tersebut, Ivy Ledbetter Lee dianggap sebagai “The Father of Public Relations” karena melalui konsepnya ia berhasil mengembangkan PR/Humas. Lee adalah seorang wartawan dan putera seorang negarawan di Georgia Amerika Serikat. Lee berjasa dalam merintis dan memelopori Humas pada tahun 1906 melalui peristiwa konflik buruh dan pengusaha batu bara di Amerika. Proposal Lee dalam mengatasi konflik tersebut ditawarkan dengan dua syarat:

Pertama, Lee diperkenankan duduk dalam manajemen puncak sehingga dia dapat sedekat mungkin dengan sumber informasi utama dan pengambil keputusan. Kedua, Lee diberi wewenang penuh untuk memberi informasi kepada pers tentang semua fakta sehingga pers dapat menyampaikan informasi sebagaimana adanya kepada publik. Pemikiran Lee tersebut diterima walau dianggap sangat revolusioner dan unik pada masa itu, dan terkenal dengan sebutan “Declarations of Principle”. (Prinsip-prinsip deklarasi).

Tokoh Humas terkenal lain walau tidak setenar Lee, adalah Edward L. Bernays. Dia diangkat sebagai Bapak Publik Relations Modern pada tahun 1991 karena jasanya sebagai orang pertama yang meyakinkan kaum bisnis, bahwa public relations merupakan urusan eksekutif. Bernays mempunyai misi pribadi untuk mengumumkan masa depan profesi public relations. Dia menulis Tiga Elemen utama public relations, yaitu memberikan informasi, membujuk dan, menyatukan massa.

Dalam kurun waktu 100 tahun ini, Public Relations mengalami perkembangan yang sangat cepat, walau perkembangan di setiap negara tidaklah sama dalam bentuk atau kualitasnya. Proses perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks.

Humas saat ini berada pada tahap “Dunia tanpa Batas”. Informasi dapat dengan mudah didapatkan melalui berbagai macam saluran media komunikasi. Penemuan internet pada tahun 1969 oleh Leonard Kleinrock yang dikenal sebagai Bapak Internet adalah salah satu sejarah penemuan terbesar peradaban manusia dan secara signifikan mempengaruhi cara-cara bidang Humas dalam mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya.

Periodisasi Humas di Dunia dan di Indonesia

a.    Periode Humas di Dunia

Periode perkembangan PR/Humas di dunia menurut Ruslan (2006) adalah sebagai berikut:

1)    Periode I (Tahun 1700-1800) atau Public of Independence. Pada periode ini PR Muncul dalam aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik serta bersumber dari kegiatan PR yang berkaitan dengan declarations of Independece (deklarasi kebebasan/kemerdekaan)

2)    Periode II (Tahun 1801-1865) atau PR of Expansion. Pada periode ini aktivitas PR mulai terorganisir dengan baik sejalan dengan peningkatan hubungan perdagangan secara lokal, nasional maupun internasional serta ditandai dengan pengahapusan perbudakan yang merupakan wujud keberhasilan aktivita PR/Humas dan pers yang menyuarakan anti perbudakan di kawasan negara-negara Eropa, Amerika dan negara maju lain.

3)    Periode III (Tahun 1866-1900) atau PR as Professional. Pada periode ini akivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional, karena kemajuan teknologi industri, meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran.

4)    Periode IV (Tahun 1901-1919) atau Public be informed periode. Inilah periode dimana Ivy Ledbetter Lee, sebagai praktisi dan tokoh PR/Humas dari Amerika Serikat berhasil mengatasi krisis pemogokan secara massal pada tahun 1906. Lee berhasil mengatasi krisis pemogokan kegiatan industri pertambangan batubara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Rail Road di AS melalui strategi Management of PR Crisis Handling and Recovery, mengacu pada Declaration of Principles (Prinsip-prinsip dasar).

5)    Periode V (Tahun 1920 – saat ini) atau The PR and Mutual Understanding Periode. Tahun 1923 PR/Humas dijadikan bahan studi dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru dan hingga sekarang menunjukkan penyesuaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai dan toleransi di berbagai organisasi dan publik.

b.    Periode perkembangan Humas/PR di Indonesia adalah sebagai berikut:

1)    Periode I (Tahun 1950 - 1962), adalah cikal bakal pembentukan Humas di Indonesia melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah membentuk devisi Humas. Tugas kehumasan dinas pemerintah secara garis besar adalah: Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaanya, serta Tugas taktis, yaitu upaya memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah, hingga mampu menciptakan citra lembaga yang diwakilinya. Periodisasi perkembangan Humas/PR di Indonesia mulai diterapkan tahun 1950an. Organisasi Humas pertama berdiri di perusahaan perminyakan negara (Pertamina). Tahun 1954, secara resmi Humas diterapkan pada jajaran Kepolisian dengan nama Hubungan Masyarakat (Humas).

2)    Periode II (Tahun 1967-1971), atau Periode Humas Kedinasan Pemerintahan. Periode ini dimulai dengan terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan (Bakor-Humas) Pemerintah di Indonesia. Pada dekade 1970an peranan Humas telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah serta lembaga/perusahaan swasta sebagai upaya menjembatani hubungan antara lembaga dan masyarakatnya.Tahun 1970-1971, Bakor diubah menjadi Bako-Humas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) melalui SK Menpen No. 31/Kep/Menpen/Tahun 1971, sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI.

3)    Periode III (Tahun 1972-1993). Periode ini ditandai dengan munculnya Purel (Public Relations) dikalangan profesional lembaga swasta umum, misalnya: 1) Pada 15 Desember 1972 berdiri Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) sebagai wadah profesi Humas. Pendirinya antara lain adalah Wardiman Djojonegoro (Mantan Mendikbud). 2) Pada 10 April 1987 di Jakarta, dibentuk wadah profesi Humas lainnya yang disebut APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relations), suatu wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relations yang independen (Konsultan Jasa Kehumasan). 3) Pada akhir tahun 1993 dalam acara Konvensi Nasional Humas di Bandung, ditetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia (KEKI). Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Assosiation (IPRA) dan ASEAN Public Relations Organizations (FAPRO)

4)    Periode IV (Tahun 1995 sampai sekarang). PR berkembang dikalangan swasta bidang professional khusus (Spesialisasi PR/Humas bidang industri pelayanan jasa), ditandai dengan: 1) Terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang (H-3) tanggal 23 November 1995 2) Berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan (Forkamas), 3) Lahirnya SK BAPEPAM No. 63/1996 tentang perlunya pihak Emiten (perusahaan yang Go Public) di Pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya memiliki Lembaga Corporate Secretary, 4) Berdirinya PRSI (Public Relations Society of Indonesia) atau MAPRI (Masyarakat PR Indonesia) pada 11 November 2003 di Jakarta yang idenya sama dengan PRSA (Public Relations Society of America). Presiden pertamanya adalah August Parengkuan seorang wartawan senior Kompas. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesabaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR profesional dalam aktivitasnya berkaitan dengan isu-isu nasional dan internasional.

2.    DEFINISI PUBLIC RELATIONS

1)    Menurut The Public Relations Society of America – PRSA (2011)

“Public relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.”

(Humas adalah proses komunikasi yang strategis, yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi-organisasi dengan masyarakat-masyarakat mereka)

2)    Menurut Cutlip et al ( 2006:6)

“Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.”

3)    Menurut Frazier (Mukarom-Laksana, 2015)

‘Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan prosedur seorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.’

4)    Menurut Abdurachman (2001, dari Soemirat-Ardianto, 2012)

‘Public Relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi/perusahaan.’

5)    Menurut Seitel (Ardianto-Soemirat, 2012).

‘Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. PR membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik, PR secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahan.’

6)    Menurut The Public Relations Society of America – PRSA (1982)

“Public relations helps an organization and its public adapt mutually to each other”.

(Humas menolong organisasi dan publiknya beradaptasi untuk saling menguntungkan satu sama lain).

7)    Menurut The Statement of Mexico (1978, dari Ruslan, 2014)

‘Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum.’

3.    PROFIL HUMAS

a.    Humas yang Melembaga/In-House PR

Organisasi humas dalam perusahaan diistilahkan sebagai humas yang melembaga/state of being. Sebagai bidang yang melembaga, berarti memiliki seseorang yang memimpin, memiliki staf, dan memiliki ruang/tempat dan sarana/prasarana pendukungnya.

Jabatan-jabatan yang ada dalam bagian humas memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Pengorganisasian di sini adalah tentang struktur, wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Humas yang melembaga lebih dikenal dengan istilah bagian/departemen/divisi humas/PR communication.

b.    Humas Agency/Ekstern PR

Ekstern PR adalah sebuah lembaga/perusahaan independen yang berbadan hukum dan bergerak dalam layanan dibidang humas. PR ekstern meliputi:

1)    PR Full Service

Sebuah perusahaan tersendiri yang bergerak dalam bisnis pelayanan kehumasan, meliputi kegiatan konseling dan sekaligus pelayanan konsultasi dan pelayanan yang mereka berikan kepada klien (perseorangan/perusahaan PR tersebut).

2)    PR Consultant

Yaitu perusahaan PR yang bergerak dalam Layanan konsultasi kehumasan. Pelayanan kosultan yang diberikan tergantung dari kompetensi yang dimiliki para konsultannya.

c.   Event Organizer

Event Organizer, adalah perusahaan yang melayani jasa sebagai pelaksana sebuah event/kegiatan yang berhubungan dengan publik. Perusahaan ini cenderung spesialis, misalnya:

1)    Launching product

2)    Pameran/ exhibition

3)    Pertemuan-pertemuan (seminar, lokakarya, konvensi, konferensi)

4)    Jumpa pers/press conference, press tour, dan sebagainya

4.    KONSEP DASAR HUMAS

Cutlip et al (Gafur, tahun tidak disebutkan) memandang bahwa sedikitnya terdapat dua aspek dasar yang mutlak ada dalam kegiatan kehumasan, yaitu sebagai berikut:

a.    Sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal.

Publik internal adalah seluruh orang yang berada dalam lingkup organisasi, seperti karyawan, keluarga karyawan, termasuk manajemen puncak. Publik eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasi yang terkait dengan aktivitas organisasi seperti pers, masyarakat sekitar, dan sejenisnya.

b.    Kegiatan humas merupakan komunikasi dua arah (two ways communication). Hal ini berarti bahwa dalam penyampaian informasi baik internal harus terbuka terhadap umpan balik sehingga mencipakan opini publik yang positif.

Berkaitan dengan konsep humas, Harwood L. Childs (Cutlip et al, 2006:3) seorang profesor dari Yale dan pendiri Public Opinion Quarterly menyimpulkan bahwa esensi PR bukanlah penyajian satu sudut pandang, bukan seni untuk mengubah mental, bukan pula perkembangan hubungan yang hangat dan menguntungkan, tetapi merekonsiliasikan atau menyesuaikan aspek-aspek dari perilaku korporat dan personal kita, yang mengandung signifikansi sosial, dengan kepentingan publik. Childs menganggap fungsi PR adalah membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sejalan dengan Childs yang mengusung ide tentang harmonisasi antara organisasi dengan lingkungan sosialnya, maka Melvin Sharpe (Ardianto-Soemirat dalam Seitel, 2012:14) mengajukan lima prinsip proses harmonisasi dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan publiknya. Konsep-konsep tersebut terdiri dari:

1.    Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas

2.    Keterbukaan dan konsisten terhadap tindakan dan kepercayaan

3.    Tindakan yang jujur untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill (kemauan baik)

4.    Komunikasi dua arah dilakukan secara kontinyu untuk mencegah alienasi (pengucilan) dan membangun hubungan.

5.    Evaluasi penelitian dan lingkungan untuk menentukan tindakan dan penyesuaian yang diperlukan bagi hubungan sosial yang harmonis.

Berkaitan dengan komunikasi dua arah dalam PR/Humas, Robert S. Cole memandang bahwa hal tersebut dimulai dengan melakukan proses RACE (fungsi-fungsi dalam manajemen: Research, Action, Planning, Communication, and Evaluation) hingga bentuk, teknik serta tujuan komunikasi yang akan dipergunakan. Kegiatan yang dicontohkan misalnya adalah bekerja sama dengan pihak media massa/pers, menyusun acara tertentu (special events), melaksanakan teknik publikasi untuk mencapai publisitas, kiat dan strategi kampanye humas. (Ruslan, 2014:Bab Pendahuluan)

5.    KEDUDUKAN HUMAS DALAM ORGANISASI

Menurut Tondowidjoyo (2004: 9):“Kedudukan Humas dalam organisasi dan kewenangan petugasnya tidak selalu dapat dinyatakan dengan tegas.” Bila Humas berada langsung di bawah direksi, maka Humas harus mampu menyampaikan kebijakan pimpinan. Dalam organisasi yang kecil, tugas Humas dapat dilakukan oleh pimpinan sendiri atau sekretaris pimpinan. Dalam usaha komersial, Humas merupakan bagian dari pemasaran.

Menurut Kasali (Ardianto-Soemirat, 2012) kedudukan PR dalam organisasi adalah memberikan kontribusi baik dalam proses strategic management keseluruhan organisasi, maupun strategic management dalam kegiatan PR itu sendiri. Strategic management tersebut terdiri dalam tiga lapisan, yaitu:

a.    Lapisan korporat atau organisasi secara menyeluruh (seperti direktur utama, direktur atau pejabat teras yang termasuk pihak pemegang saham, top eksekutif dan mengambil keputusan). PR di lapisan ini diberikan tugas amat strategis dan mempunyai jalur yang langsung kepada pemegang saham, top eksekutif, dan masyarakat,

b.    Lapisan bisnis atau lapisan khusus (misalnya kepala cabang dengan kebijakan menyangkut segmen pasar atau jasa khusus).

c.     Lapisan fungsional, terdapat fungsi operasi, seperti keuangan, akunting, sumber daya manusia, pemasaran atau bahkan PR. Pada lapisan inilah seringkali dalam praktiknya PR ditempatkan, sehingga tidak sesuai kedudukannya dengan peranannya dan membuat PR tidak dapat menjalankannya perannya secara strategis.

Dalam organisasi pemerintahan kedudukan Humas di Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, misalnya, bersanding dengan bagian Protokol dan berada di Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Sedangkan Bagian Humas dan Protokol di Kota Bandung, walaupun berada di satu level yang sama dalam organisasi namun berada di bagian yang terpisah. Bagian Humas berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), sedangkan bagian Protokol berada di bawah Bagumpal (Bagian an Perlengkapan).

Organisasi pemerintahan di Indonesia memiliki sistem dan sebutan tersendiri bagi i sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk orang yang melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan asan. Sebutan yang dimaksud adalah Pranata Humas. Jenjang jabatan fungsional seorang Pranata Humas, dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Tabel 1 Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang Pranata Humas

(Disarikan dari Bab V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 6 Tahun 2014).

Pangkat, golongan ruang seperti yang tercantum dalam bagan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungional Pranata Humas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Penjelasan lengkap tentang rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan hal-hal lain tentang seorang Pranata Humas (sebutan praktisi Humas profesional bagi Pegawai Negeri Sipil) dapat dipelajari dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.